ANGGARAN DASAR &

ANGGARAN RUMAH TANGGA

2018

PERKUMPULAN PERINATOLOGI INDONESIA (PERINASIA)

ANGGARAN DASAR Mukadimah

-     Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah berhasil merebut

kemerdekaan dari kaum penjajah, maka setiap warga negara berkewajiban mengisi

kemerdekaan  itu  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menuju tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

-      Menyadari  bahwa Profesi di Bidang Perinatologi mempunyai tanggung jawab untuk turut mengisi kemerdekaan bangsa yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan membina   masyarakat yang sehat jasmaniah dan rohaniah, khususnya kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi  Indonesia.  Hal ini sesuai dengan tujuan Nasional Bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kesejahteraan sosial.

-     Meyakini bahwa untuk sampai kepada derajat pengabdian yang setinggi-tingginya, dan hasil guna yang sebesar-besarnya, dalam usaha meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi Indonesia tersebut, maka seluruh Profesi yang bekerja dan   berminat   di   Bidang   Perinatologi   perlu   dipersatukan   dalam   satu   wadah organisasi bernama Perkumpulan Perinatologi Indonesia.

-      Meyakini bahwa tujuan dan cita-cita organisasi yang luhur hanya dapat dicapai atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, serta disertai usaha-usaha teratur, terencana dan penuh kebijakan, digerakkan dengan pedoman dan langkah-langkah organisasi yang terarah sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.   Profesi yang bekerja dan atau berminat di Bidang Perinatologi adalah semua tenaga kesehatan dan non kesehatan warga negara Indonesia yang telah mendapat ijasah dan berminat di bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

2.   Organisasi yang mewadahi seluruh Profesi di Bidang Perinatologi di Indonesia adalah Perkumpulan Perinatologi Indonesia.

3.    Ibu adalah calon ibu, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu pasca melahirkan.

4.   Bayi adalah sejak lahir sampai berusia satu tahun.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 2

Organisasi  ini  bernama  Perkumpulan Perinatologi  Indonesia  disingkat PERINASIA.  Dalam hubungan Internasional dipergunakan terjemahan The Indonesian Society of Perinatology.

Pasal 3

Pengurus Harian PERINASIA berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

PERINASIA didirikan di Jakarta pada tanggal 13 bulan Juni 1981 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

PERINASIA berasaskan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

PERINASIA bertujuan untuk :

1.   Meningkatkan derajat dan kesehatan  masyarakat  khususnya di bidang  kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

2.   Mengembangkan  serta meningkatkan  ilmu dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan ibu  dan bayi.

3.   Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuannya PERINASIA berusaha:

1.   Berpartisipasi  aktif  dalam  membina  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan masyarakat   kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi  di Indonesia.

2.   Berpartisipasi  aktif    dalam  penyebarluasan  pengetahuan  ilmiah  dan  populer  dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

3.   Berperan  aktif  dalam  memberikan  pengarahan,  pembinaan,  pengembangan,  dan pelaksanaan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi di Indonesia.

4.    Merumuskan standar terbaik dalam pendidikan, perlengkapan, sistem pelayanan dan mengembangkan riset kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

5.    Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan instansi yang berwenang, organisasi- organisasi profesi dan organisasi seminat lainnya di dalam dan di luar negeri, dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

6.   Membina dan meningkatkan kemampuan profesi anggota

7.    Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perinasia.

8.    Berpartisipasi aktif dan mendukung semua program pemerintah yang berdampak positif pada pelayanan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

BAB V KEANGGOTAAN Pasal 8

Anggota PERINASIA terdiri atas:

1.  Anggota biasa

2.  Anggota luar biasa

3.  Anggota kehormatan

BAB VI ORGANISASI Pasal 9

Organisasi terdiri dari :

1.   Badan Legislatif, yaitu Sidang Organisasi Kongres Nasional PERINASIA

2.   Badan Eksekutif:

a.    Pengurus Pusat

b.   Pengurus Cabang

c.    Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh Pengurus Pusat untuk membantu pengurus melaksanakan program kerjanya, terdiri dari:

1)   Koordinator Program

2)   Badan lain yang dianggap perlu

BAB VII KEKAYAAN Pasal 10

Kekayaan Perkumpulan diperoleh dari:

1.   Iuran anggota

2.    Sumbangan-sumbangan dalam bentuk apapun yang sah dari badan-badan pemerintah, swasta atau perorangan dari dalam dan luar negeri, yang tidak bertentangan dengan maksud tujuan Perkumpulan dan tidak mengikat.

3.   Hasil kegiatan perkumpulan.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 11

1.   Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Sidang Organisasi Kongres Nasional PERINASIA.

2.   Rencana perubahan tersebut diajukan oleh Pengurus Pusat atau oleh Pengurus Cabang.

3.    Usulan  perubahan  Anggaran  Dasar  harus  disampaikan  kepada  Pengurus  Pusat  selambat- lambatnya 3 bulan sebelum Kongres Nasional PERINASIA.

BAB IX

PEMBUBARAN ORGANISASI

 Pasal 12

Pembubaran PERINASIA diselenggarakan oleh Kongres Luar  Biasa  yang khusus diselenggarakan untuk keperluan tersebut

BAB X

PERATURAN TAMBAHAN Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

SIFAT ORGANISASI

Pasal 1

PERINASIA merupakan organisasi yang berdiri sendiri, tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan, mempunyai wewenang penuh dalam menentukan dan melaksanakan jalannya organisasi, baik ke dalam maupun ke luar.

Pasal 2

PERINASIA mengupayakan peningkatan ilmu dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat  khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 3

PERINASIA  bekerjasama  dengan  instansi  pemerintah  maupun  swasta, organisasi  profesi, organisasi seminat, dan organisasi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan, peningkatan usaha pelayanan, riset dan pendidikan kesehatan masyarakat khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

Pasal 4

PERINASIA mengadakan dan memelihara hubungan internasional baik dengan organisasi- organisasi  profesi  maupun  organisasi  seminat  lain.  Tujuannya  adalah  tukar-menukar pengalaman dan pengetahuan, tukar-menukar tenaga atau sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh PERINASIA untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu serta pelayanan di bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

Pasal 5

PERINASIA mendorong para anggotanya untuk selalu meningkatkan pengetahuan, dengan mengikuti perkembangan ilmu, serta mengadakan penelitian-penelitian, hasilnya disebarluaskan kepada seluruh anggota dan masyarakat.

BAB II KEANGGOTAAN Pasal 6

Anggota

1.    Anggota biasa adalah tenaga kesehatan dan non kesehatan, berijasah, warga negara Indonesia, yang berminat dan bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran baik dalam pengembangan sistem pelayanan, pendidikan maupun penelitian kesehatan masyarakat,  khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

2.    Anggota luar biasa adalah individu dalam masyarakat yang mempunyai minat dalam pengembangan sistem pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan masyarakat , khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

3.    Anggota kehormatan adalah individu yang berjasa dalam pengembangan pendidikan, penelitian, atau pelaksanaan program PERINASIA.

Pasal 7

Penerimaan anggota

1.    Calon  anggota  biasa  dan  luar  biasa  mengajukan  permintaan  tertulis  untuk  menjadi anggota kepada Pengurus Cabang, dengan mengisi formulir keanggotaan.

2.    Pengurus Cabang mengadakan evaluasi mengenai data-data calon, dan apabila memenuhi syarat dapat langsung diterima sebagai anggota.

3.    Pengurus  Cabang  menentukan  seorang  calon  diterima  sebagai  anggota  biasa  atau anggota luar biasa.

4.   Pengusulan seorang menjadi anggota kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat  atau

Pengurus Cabang.

5.   Penerimaan anggota kehormatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat.

6.    Keanggotaan berlaku seumur hidup

Pasal 8

Pemberhentian anggota

1.   Seorang anggota kehilangan keanggotaannya oleh karena:

a.    meninggal dunia

b.   atas permintaan sendiri secara tertulis

c.    diberhentikan

2.    Seorang anggota diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau melakukan pelanggaran hukum pidana dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan

3.    Pemberhentian anggota diusulkan oleh Pengurus Cabang disertai data-data tertulis dan diputuskan sementara oleh Pengurus Pusat.

4.  Anggota yang diberhentikan sementara dapat membela diri di depan Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Pengurus Cabang yang mengusulkan. Bila pembelaan tersebut diterima maka hak-hak keanggotaan yang bersangkutan direhabilitasi. Apabila pembelaannya tidak diterima maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tetap.

5.    Dalam  hal  luar  biasa,  Pengurus  Pusat  dapat  melakukan  pemberhentian  sementara secara langsung dengan pemberitahuan kepada Pengurus Cabang yang bersangkutan.

1.   Hak anggota

Pasal 9

Hak dan kewajiban anggota

a. Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan kesetiakawanan dalam melaksanakan tugas organisasi dan program PERINASIA

b.  Anggota biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak memilih, hak dipilih dan hak mengikuti kegiatan organisasi

c.   Anggota  luar  biasa  dan  anggota  kehormatan  mempunyai  hak  mengeluarkan pendapat dan hak mengikuti semua kegiatan organisasi, tanpa hak untuk memilih atau dipilih.

d.   Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat.

2.   Kewajiban anggota

a.    Menjunjung tinggi dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

PERINASIA.

b.  Berperan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian dan pelayanan program- program perinatologi di Indonesia.

c.    Melaksanakan   segala   keputusan-keputusan   Kongres   Nasional   dan   Pengurus

PERINASIA.

d.   Melengkapi persyaratan administrasi keanggotaan PERINASIA.

BAB III

KONGRES NASIONAL Pasal 10

1.   Kongres Nasional PERINASIA adalah kongres yang membahas perkembangan organisasi serta perkembangan perinatologi.

2.   Kongres Nasional mempunyai 2 sidang, yaitu sidang organisasi dan sidang ilmiah.

3.   Sidang   Organisasi   Kongres   Nasional   PERINASIA   adalah   badan   legislatif   tertinggi

PERINASIA yang merupakan musyawarah utusan Cabang dan Pengurus Pusat.

4.   Sidang  Ilmiah  Kongres  Nasional  PERINASIA  adalah  kegiatan  ilmiah  yang  membahas perkembangan perinatologi terkini di tingkat nasional maupun internasional.

5.   Kongres Nasional diadakan sekali dalam 3 tahun.

6.   Dalam keadaan mendesak, Kongres Nasional Luar Biasa PERINASIA dapat diadakan atas usul Pengurus Pusat, atau salah satu Cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya

2/3 (duapertiga) dari jumlah Cabang.

Pasal 11

Kekuasaan dan wewenang Kongres Nasional

Tugas dan wewenang rapat organisasi dalam Kongres Nasional adalah :

 1.   Menetapkan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga PERINASIA.

2.   Menetapkan rencana strategis (renstra) organisasi.

3.   Menilai pertanggungjawaban hasil kerja Pengurus Pusat

4.   Memilih dan menetapkan Ketua Umum.

5.    Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan.

           6.    Menetapkan dan mengesahkan Cabang baru.

7.   Menentukan besarnya iuran anggota.

8.   Menetapkan tempat penyelenggaraan kongres berikutnya.

Pasal 12

Penyelenggaraan Kongres Nasional PERINASIA

1.   Penyelenggara  Kongres  Nasional  PERINASIA  adalah  Pengurus  Pusat  dan  Cabang terpilih.

2.   Pengurus Pusat bersama Pengurus Cabang terpilih membentuk Panitia Penyelenggara Kongres Nasional PERINASIA yang disahkan oleh Pengurus Pusat.

3.    Panitia Penyelenggara Kongres Nasional PERINASIA merupakan suatu badan otonom dalam hal organisasi, administrasi dan perbendaharaan, dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.

4.   Dalam    menyelenggarakan    Kongres,    Panitia    Penyelenggara    mengacu    pada    Panduan Penyelenggaraan Kongres yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

5.    Sidang Organisasi pada Kongres Nasional dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah utusan Cabang. Jika yang hadir kurang dari 50%, sidang ditunda selambat - lambatnya dalam 2 kali 15 menit dan dianggap sah tanpa memandang jumlah peserta yang hadir.

6.    Sidang  organisasi  Kongres  Nasional  PERINASIA  dipimpin  oleh  Ketua  Cabang  Penyelenggara Kongres didampingi oleh Sekretaris Umum Pengurus Pusat.

7.   Keputusan-keputusan diambil atas musyawarah mufakat, atau pemungutan suara yaitu

suara terbanyak.

8.   Peserta   Sidang   Organisasi   Kongres   Nasional   PERINASIA   adalah   utusan   Cabang, Pengurus Pusat, Badan Khusus, Dewan Pertimbangan dan Peninjau.

9.  Utusan   cabang   terdiri   dari   Pengurus   Cabang   dan   atau   Anggota   Biasa   cabang bersangkutan yang ditunjuk dengan Surat Mandat. Utusan Cabang harus membawa Surat mandat dari Pengurus Cabang yang bersangkutan.

10. Hak suara Cabang sesuai dengan jumlah anggota setiap cabang setelah menyelesaikan kewajiban organisasi akan menentukan besarnya hak suara sebagai berikut.

Setiap Cabang yang memiliki:

-   kurang dari 25 anggota mendapat hak 1 suara

-   25-50    anggota utusan Cabang mendapat hak 2 suara

-   51-100  anggota mendapat hak 3 suara

-   101-300 anggota mendapat hak 4 suara

-   lebih dari 300 anggota mendapat  hak 5 suara. Jumlah maksimum Utusan Cabang adalah 5 orang.

11. Setiap  Cabang  mempunyai  hak  untuk  mengirimkan  2  orang  Peninjau.  Peninjau mempunyai hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.

BAB IV

PENGURUS PUSAT Pasal 13

Status dan struktur Pengurus Pusat

1.    Pengurus Pusat adalah Badan Eksekutif tertinggi organisasi PERINASIA dan bertanggung jawab kepada Kongres Nasional PERINASIA.

2.   Masa bakti Pengurus Pusat adalah tiga tahun atau sampai dengan Kongres Nasional

PERINASIA berikutnya.

3. Setelah pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, Pengurus Pusat menjadi demisioner sampai terbentuknya Pengurus Pusat Baru.

4.  Pengurus Pusat Baru mulai menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus Pusat demisioner, paling lambat dalam 30 hari setelah penyelenggaraan kongres.

5.    Ketua Umum Pengurus Pusat tidak boleh memangku jabatannya lebih dari dua kali masa bakti berturut-turut.

6.   Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari:

a.    Ketua Umum b.   Ketua I

c.    Ketua II

d.   Sekretaris Umum e.   Bendahara

f.    Beberapa anggota

g.    Badan Khusus terdiri dari :

            - Koordinator Program

            - Dewan Redaksi Majalah PERINASIA

Pasal 14

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat

1.  Menyusun dan melaksanakan program kerja yang berlandaskan keputusan-keputusan dan tujuan pokok PERINASIA yang ditetapkan oleh Kongres Nasional.

2.   Membentuk Badan Khusus untuk melaksanakan program-programnya.

3.   Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi profesi, dan badan-badan lain di dalam dan di luar negeri yang dipandang perlu, dalam rangka usaha mencapai tujuan PERINASIA.

4.   Monitoring dan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Cabang dalam hal mengamankan pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres Nasional.

5.   Mewakili PERINASIA di tingkat Nasional dan Internasional.

6.   Melantik Pengurus Cabang.

7.   Mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan kekayaan perkumpulan selama masa jabatannya kepada Kongres Nasional.

8.    Dalam melaksanakan program kerjanya Pengurus Pusat dapat mempergunakan tenaga yang dipandang perlu demi kelancaran organisasi.

Tugas Ketua Umum

1.       Mengangkat dan menetapkan Susunan Pengurus Pusat.

2.       Memimpin kegiatan Pengurus Pusat.

3.       Mengeluarkan  keputusan-keputusan  yang  tidak  bertentangan  dengan  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk kelancaran jalannya organisasi.

4.       Mengarahkan,  mengawasi,  memberikan  pembinaan  dan  bertanggung  jawab  atas seluruh kegiatan PERINASIA selama masa jabatannya.

5.       Mewakili PERINASIA di tingkat Nasional maupun Internasional.

Tugas Ketua-ketua:

1.       Ketua  I  adalah  Ketua  Eksekutif Harian  dan  merupakan Wakil  Ketua  Umum  dalam  kegiatan organisasi.

2.       Ketua I mempunyai wewenang penuh atas nama Ketua Umum dalam memimpin kegiatan rutin organisasi PERINASIA.

3.       Melakukan koordinasi semua unsur kepengurusan dalam sistem organisasi PERINASIA.

4.       Ketua II mempunyai tugas koordinasi bidang riset dan pendidikan.

5.       Ketua I dan Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Tugas Sekretaris Umum dan Bendahara

1.    Sekretaris Umum bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas administrasi organisasi, serta membantu Ketua Umum agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan lancar.

2.    Bendahara bertugas  mengelola,  mengatur,  dan  bertanggung  jawab  atas  keuangan  serta kekayaan PERINASIA Pusat.

3.    Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Tugas Anggota Pengurus Pusat

1.    Melaksanakan dan mengamankan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum.

2.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum baik diminta maupun tidak.

3.    Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Badan Khusus

1.    Koordinator Program

a.   Membantu Pengurus Pusat dalam melaksanakan program kegiatan sesuai bidangnya.

b.   Koordinator program dibantu oleh Penanggung Jawab Program

c.    Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

2.   Dewan Redaksi Majalah PERINASIA

Dewan Redaksi Majalah Perinasia adalah Badan Khusus PERINASIA yang dibentuk untuk

menjalankan tugas pengelolaan dalam menerbitkan Buletin dan Jurnal PERINASIA. Masa jabatan Dewan Redaksi Buletin dan Jurnal PERINASIA sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat.

Dewan Redaksi Buletin dan Jurnal PERINASIA sekurang-kurangnya terdiri dari penanggung jawab: Pimpinan Redaksi dan Redaksi Pelaksana.

Dewan Redaksi Buletin dan Jurnal PERINASIA adalah otonom di lingkungan Pengurus Pusat.

Tugas dan Wewenang Dewan Redaksi :

a.  Mengelola, menerbitkan Buletin dan Jurnal PERINASIA.

b. Menggairahkan anggota untuk menulis dan mengirim tulisannya ke Buletin dan Jurnal PERINASIA.

c.     Mengadakan hubungan dan tukar menukar bahan dan hasil penerbitan dengan berbagai penerbit lainnya baik di dalam atau di luar negeri.

d.  Bertanggung jawab pada Ketua Umum.

Pasal 15

Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Pengurus Harian dan Rapat Koordinasi

Rapat Kerja

1.    Rapat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh Dewan Pertimbangan, Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, dan Badan Khusus

2.    Menetapkan  program  kerja  PERINASIA  sesuai  amanat  Kongres  Nasional  PERINASIA  untuk dilaksanakan pada masa bakti kepengurusan

3.    Menetapkan Kompendium PERINASIA

4.    Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam masa bakti kepengurusan

5.    Rapat Kerja pertama diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah penyelenggaraan Kongres Nasional PERINASIA.

6.    Rapat kerja terakhir diselenggarakan paling lambat 3 bulan sebelum penyelenggaraan Kongres Nasional PERINASIA.

7.    Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Umum

Rapat Pleno

1.    Rapat Pleno adalah rapat Pengurus Pusat lengkap

2.    Menyusun, menilai, dan menyempurnakan program kerja Pengurus Pusat

3.    Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum

4.    Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun

Rapat Pengurus Harian

1.    Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh para Ketua, Sekretaris Umum, Benda hara dan Anggota Pengurus Pusat

2.    Diselenggarakan dalam rangka kelancaran tugas sehari-hari

3.    Diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali

4.    Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua I

Rapat Koordinasi

1.    Rapat Koordinasi adalah rapat antara Pengurus Pusat dengan para Koordinator Program

2.    Diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali atau atas permintaan Pengurus Pusat

3.    Rapat Koordinasi dipimpin oleh Ketua I 

BAB V

DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 16

Status

1.       Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dan ditetapkan dalam Kongres Nasional

2.       Anggota dipilih oleh Ketua Dewan Pertimbangan.

3.       Jumlah anggota Dewan Pertimbangan, maksimal 5 termasuk Ketua.

           Tugas

1.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum, baik diminta maupun tidak, secara tertulis. 

2.    Mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

3.    Bertanggung jawab pada Kongres Nasional.

BAB VI

PENGURUS CABANG Pasal 17

Status dan Struktur Pengurus

1.       Cabang dapat dibentuk di satu propinsi yang mempunyai paling sedikit 25 anggota biasa dalam wilayah tersebut

2.       Satu Propinsi hanya dibentuk satu Cabang

3.       Propinsi yang belum memenuhi syarat untuk membentuk Cabang, dapat dibentuk Komisariat dan bergabung dengan Cabang PERINASIA di Propinsi terdekat

4.       Pembentukan Cabang baru harus diajukan kepada Pengurus Pusat dan disahkan pada Sidang Organisasi Kongres Nasional PERINASIA

5.       Pengurus Cabang dibentuk dalam Rapat Anggota, paling tidak 3 bulan setelah penyelenggaraan Kongres Nasional PERINASIA.

6.       Ketua  Pengurus  Cabang  tidak  boleh  memangku  jabatannya  lebih  dari  dua  kali  masa  bakti berturut-turut

7.       Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari:

a.    Ketua

b.    Wakil ketua

c.    Sekretaris